Ditanya Soal Pengembalian Kerugian Negara, Dinas PUPR Bangkalan Sebut BPK Kurang Update 

Banyuwanginews  | Bangkalan - Kontroversi perihal adanya temuan terkait kerugian negara di pekerjaan proyek peningkatan jalan yang berada di desa Kelbung paket 2 yang dilaksanakan oleh CV PK, di temukan kerugian negara sebesar Rp 124.723.753,00 dan CV KD di Desa Duren Barat Kabupaten Bangkalan, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 145.276.050,00 pada 2020, ditengarai belum mengembalikan dana kepada Kas daerah Kabupaten Bangkalan.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Baihaki Akbar selaku Pegiat anti korupsi dari Larm-Gak saat mengkonfirmasi kepada Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bangkalan, Guntur Setiyadi menjelaskan bahwasanya ada temuan berdasarkan Lembaran Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

"Jadi gini saya selaku masyarakat, sangat prihatin atas apa yang telah terjadi, apalagi ini menyangkut kepada kemaslahatan masyarakat, bahkan hal ini tentunya merugikan uang negara, karena berdasarkan data dari BPK ada 10 perusahaan konstruksi yang merugikan keuangan negara, dan lantas  sudah ada 8 perusahaan yang mengembalikan dana ke Kas Daerah dan masih tersisa 2 perusahaan yang belum mengembalikan," tandas Baihaki saat menemui Kabid DPUPR di ruangannya (20/7/2022).

Dirinya juga menambahkan bahwasanya sebelum menanyakan hal ini kepada Dinas Pekerjaan Umum, sudah mengecek kebenaran akan temuan dari LHP BPK.

"Jadi kami disini hanya mensinkronkan saja, apakah memang demikian adanya, jika memang betul lantas langkah apa yang sudah dilakukan oleh DPUPR mengenai permasalahan ini karena sudah menyangkut uang negara," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu pula,  Kabid DPUPR Bangkalan Guntur lantas menegaskan, bahwasanya memang betul ada permasalahan tersebut, namun dirinya menepis jika tidak ada pengembalian dana kerugian negara ke kas daerah.

"Jadi untuk desa Duren barat sudah diselesaikan dan sudah diserahkan ke Inspektorat, untuk yang desa Kelbung itu sudah ada penyelesaian yakni dengan cara dicicil, dan ini sudah mencapai dua kali angsuran, tapi ini kenapa kok data dari BPK tidak muncul, berarti ini BPK kurang update akan permasalahan ini," ujar Guntur sembari mengecek data yang disampaikan Baihaki.

Tentunya mendapatkan jawaban tersebut dari seorang Kepala Bidang, Baihaki menduga tentang adanya kejanggalan atas permasalahan ini, dan akan mengkonfirmasi pihak pihak terkait.