Ketua AMI: Copot saja Kadis dan Sekretaris Dinas Pendidikan Jika Mempengaruhi Akuntabilitas

Banyuwanginews | Surabaya, Jawa timur - Dinas Pendidikan Jatim akhir akhir ini sering di demo oleh berbagai element masyarakat. Terutama pada awal pendaftaran siswa waktu lalu.

Hal ini perlu adanya evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur agar Indeks Prestasi Dinas Pendidikan jangan sampai semakin terjun bebas gara gara para pimpinannya tidak becus mengelola dinas dengan baik.

Dari tuntutan yang disampaikan oleh elemen masyarakat saat aksi banyak tuduhan yang di tujukan kepada Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pendidikan telah melalukan serangkaian upaya atau sekenario busuk untuk merampok uang negara melalui dinas pendidikan yang mereka pimpin.

Para peserta aksi yang notabene memiliki data dan temuan sehingga berani melakukan aksi agar kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur serta Sekretaris Dinas Pendidikan segera di pecat. Tak hanya itu sekretaris Dinas saat ini sudah mulai di bidik atas sepak terjangnya.

Kinerja yang tak menghasilkan prestasi ini sangat merugikan nama baik Dinas Pendidikan Jawa Timur. Padahal barusan saja Gubernur meraih penghargaan sebagai provinsi yang layak dalam bidang Pendidikan, tapi kenyataannya malah sebaliknya. 

Apalagi hal ini menyangkut Index Akuntabilitas dan Kredibilitas Perangkat Daerah. Tentunya Gubernur segera mengambil langkah tepat agar Dinas Pendidikan Jawa Timur jangan sampai di anggap di hubi oleh sarang Koruptor, seperti yang di sampaikan oleh orasi dari JAKA beberapa waktu lalu. 

Seperti uraian aksi sebelumnya, bahwa Kepala Dinas sangat banyak menuai sorotan terlebih lagi saat dirinya pergi ke Jepang yang katanya dalam rangka mendampingi anak ragil nya kuliah di Jepang. Tentu saja alasan tersebut juga banyak menuai kecaman oleh publik. Sedangkan Presiden Jokowi telah menghimbau agar Kepala dinas jangan sampai ke Luar Negeri hanya keperluan pribadi.

Dalam Cuitannya di Twiter Presiden Jokowi menyatakan bahwa Dirinya meminta agar jajaran pemerintah membatasi kunjungan ke Luar Negeri. 

"Saya juga meminta seluruh  pemerintah membatasi  kunjungan ke luar negeri," ucapnya di Twitter 29 September 2022 pada pukul 20.45 WIB. 

Tak cukup dengan itu, kepergian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur ke Jepang menunjukan bahwa dirinya tidak mematuhi anjuran Presiden serta mengesampingkan adanya kebijakan yang tertera dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 03/2022 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri Bagi Pegawai ASN. 

Hal ini semakin jelas bahwa sosok Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur yang sekarang tidak memiliki etika dalam mejalankan fungsinya sebagai Kepala Dinas Pendidikan yang baik.

Dengan kepergiannya ke Jepang mulai tgl 21 Oktober 2022 sampai tgl 27 Oktober 2022 sangatlah tidak mencerminkan sebagai seorang panutan di dunia Pendidikan. Dimana saat ini banyak masyarakat yang mengeluh akan ekonomi malah Kepala dinas Pendidikan jalan jalan ke Jepang. Lalu TUT WURI HANDAYANI nya di mana kalau sudah begini. 

Ketua Umum AMI (Aliansi Madura Indonesia) Baihaki Akbar menyesalkan akan berita tersebut. 

"Wah wah bagaimana Gubernur kok bisa kecolongan, padahal Pendidikan adalah kunci utama untuk keberlangsungan bangsa. Kalau di kelola amburadul begini ya kasihan nasib anak cucu kita nantinya. Saya sangat kecewa karena yang dilakukan oleh pihak yang terkait telah melanggar apa yang di sampaikan oleh Presiden maupun Gubernur kita yang mana telah melarang ASN untuk ke Luar Negeri, saya berharap ada tindakan tegas agar pendisiplinan yang di terapkan dalam Dunia pendidikan jangan sampai terkesan tak bermoral," tutur Baihaki Akbar kepada awak media.(jh)