Ketua KPB Agung Soroti Marak Jukir Liar di Banyuwangi: Polresta Dan Pemkab Harus Tertibkan 

Banyuwangi, Sigapnews.co.id - Ketua Komunitas Pemerhati Banyuwangi Agung Bramantyo, menyoroti marak juru parkir liar di Banyuwangi terutama di minimarket,warung kecil serta pasar tradisional.Sungguh sangat disayangkan hal ini menunjukan kurang tegasnya pemerintah terkait terhadap juru parkir liar.

Agung Bramantyo, meminta kepada Polresta Banyuwangi untuk membantu dan mengkoordinasikan Pemkab Banyuwangi dalam menertibkan parkir liar yang meresahkan masyarakat.

“Parkir liar ini memang harus ditertibkan. Malah saya berharap Polresta Banyuwangi juga bisa membantu pemkab Banyuwangi dalam proses penertibannya. Bisa juga sebagian dari mereka dibina dan dipekerjakan di kantong-kantong parkir resmi, bukan yang liar," kata Agung  Minggu (20/6/2024).

"Jadi memang tukang parkir ini masih dibutuhkan, tapi jangan semaunya sendiri buka lahan parkir, minimarket, toko klontong serta di area pasar tradisional pun tidak luput dari jukir liar ayolah kita ikuti peraturan pemerintah daerah," tambahnya.

Ketua Komunitas Pemerhati Banyuwangi ini menyebut, selama ini pemerintah dan masyarakat sudah terlalu lama berkompromi dengan tindakan juru parkir liar.

"Akibatnya, para oknum juru parkir liar menjadi semena-mena dan membuka lahan lokasi parkir semaunya dia sendiri bergaya bak preman.

“Mulanya mereka ini kan dibiarkan karena ada rasa iba, dan dibayar seikhlasnya. Namun makin ke sini konsepnya sudah berubah, mereka malah semaunya sendiri.

Makanya tidak sedikit masyarakat yang mengeluh soal ini. Terlebih mereka ini kerap ada di tempat-tempat yang sudah jelas digratiskan oleh pengelola maupun Pemda, seperti di minimarket,warung klontong dan juga di pasar tradisional," jelas Agung

Oleh karena itu, Agung minta semua pihak terkait berkoordinasi untuk menertibkan parkir liar yang ada guna menciptakan suasana kamtibmas.

“Jadi ini bukan perkara uang parkir yang dikeluarkan berapa, kalau itu kan paling receh. Tapi ini soal penegakkan aturan, enggak bisa semena-mena begitu. Ada aturannya, pemkab yang kelola itu,” tegas Agung