Banyuwangi Hebat, Kita Semua Bangga Banyuwangi! Surat Cinta Untuk Bupati dan Jajarannya 

Banyuwangi, Sigapnews.co.id - Perjalanan pemerintah daerah sejak otonomi daerah memang mengalami kemajuan yang signifikan. Kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri menjadi tonggak bangkitnya para aparatur daerah untuk memacu pembangunan dengan maksimal dan maju, termasuk Kabupaten Banyuwangi.

Kunci keberhasilan pembangunan Banyuwangi sangat dipengaruhi oleh keberanian, kemauan dan integritas pimpinan dalam hal ini Bupati.

Bupati pasti membuat RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi calon Bupati terpilih. RPJMD selama ini di buat oleh konsultan atau perguruan tinggi, sebagaimana pedoman yang diamanatkan oleh Kemendagri, namun realitanya RPJMD yang di buat tidak menyentuh problematika masyarakat. Maka dalam pembuatan RPJMD harus benar benar memasukkan problematika utama daerah yang harus disikapi, Yaitu.

1. Bupati adalah Manejer, maka harus memiliki sikap dan tindakan yang tegas dan berani untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang membutuhkan penanganan masyarakat yang serius.

2. Kekuasaan anggaran daerah berada di tangan Bupati walau pembahasannya bersama dengan DPRD, maka Bupati harus tau belanja dan Pendapatan APBD secara detail agar tidak di tipu dan dibohongi anak buah.

3. Bupati harus berani melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah belanja yang rawan mark up dan diatur oleh OPD, mulai makan minum, ATK, perjalanan dinas dan sejumlah pemeliharaan gedung dan Mobil. Karena anggaran tersebut yang sampai sekarang masing berpotensi di mark up.

4. Pabrik dan toko modern Alfamart dan Indomaret sudah menjamur bahkan merusak pemasaran toko tradisional. Bagaimana komitmen pemerintah membela rakyat kecil. Sinyalemen permainan ijin dan pungli dalam proses ijin sangat terasa. Bagaimana bupati menyikapi hal tersebut.

5. Adanya pengusaha tambang galian C yang terus beroperasi walau tidak taat membayar pajak dibiarkan. Ada apa dengan semua itu?

Tambang galian jelas sudah merusak lingkungan bahkan infrastruktur jalan. Sehubungan dengan hal tersebut Bapenda dan dinas terkait harus menertibkan bahkan menutup tambang yang tidak memiliki kesadaran membayar pajak dan retribusi. Apa yang dilakukan pengusaha tambang adalah tindakan melawan hukum dan deliknya bukan delik aduan, maka aparat penegak hukum harus segera menindak dengan tegas.

Solusi cerdas agar pajak dan retribusi tambang galian C tidak menguap, maka sebelum ijin tambang diberikan, dinas harus meminta pengusaha untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayar sesuai dengan amanat UU atau self assesment system. Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Dengan cara menghitung awal pajak di awal pasti mereka akan membayar dan pajak tidak menguap. Satpol PP sebagai dinas yang bertanggungjawab penegak perda seperti tidak berdaya padahal aparat dan anggaran operasional sudah disiapkan. Maka kepada Bupati harus segera melakukan tindakan tegas.

6. Integritas ASN perlu di upgrade, etos kerja dan integritas mengabdi para ASN yang semakin lemah begitu nampak di mana-mana. Pejabat di gaji mahal tugasnya berat dan pasti ada resiko, jika pejabat takut resiko seharusnya jangan ambil tunjangan jabatan atau mundur. Rakyat bayar pajak untuk membuat kesejahteraan ASN dan pejabat hidup tenang karena penghasilan besar. Jika integritas pejabat dalam memberikan pelayanan pada masyarakat rendah maka rakyatlah yang rugi. Manajemen Bathi (untung) masih mewarnai sejumlah layanan di Pemkab Banyuwangi 

7. Lembaga DPRD adalah tumpuan dan penampung aspirasi rakyat yang harus diperjuangkan. Fenomena kinerja DPRD yang menurun menjadi keprihatinan kita bersama. Maka fungsi pengawasan yang lemah dan fungsi anggaran yang kurang bisa dijalankan dengan baik perlu segera dilakukan perubahan. Semua tahu bagaimana DPRD bekerja dan bermain, maka jika kondisi tersebut tidak dirubah, maka akan menjadi preseden buruk bagi para wakil rakyat tersebut. Diamnya Rakyat jangan dianggap bodoh, maka hal tersebut untuk dijadikan pertimbangan untuk merubah menjadi lebih baik.

8. Terkait dengan proyek infrastruktur di Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan anggaran Daerah, Kami hanya mintak kepada Bupati mohon di pantau setiap pembangunan apapun yang memakai anggaran APBD, Banyak pembangunan yang memakai anggran Daerah tidak berumur lama bangunan tersebut sudah Ambrol, terus bagaimana masyarakat Banyuwangi bisa menikmati sarana prasarana yang seharunya di nikmati oleh masyarakat tetapi oleh ulah oknum yang tak bertanggung jawab bangunan tersebut tidak sesuai yang diharapkan.

Jangan pernah merasa tidak enak dengan setiap masukan kebaikan yang ada, karena kita semua ingin Banyuwangi  yang kaya dan indah semakin lebih maju. 

Seluruh ASN harus ingat dan belajar dari kepala Daerah Kabupaten lain yang pernah kena OTT KPK, dan kami hanya menyampaiakan untuk Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini walau telah banyak mendapatkan penghargaan yang diperoleh.

"Masyarakat Banyuwangi cerdas dan tahu apa yang harus dilakukan jika memang terjadi pelanggaran berat dalam pemerintahan rakyat tidak akan tinggal diam.

Hanya sebuah catatan yang mungkin tidak begitu penting karena para pejabat yang memang mempunyai kekuasaan untuk melakukan apa saja. Namun pesta pasti berakhir, demikian kata Rhoma irama, Kebaikan akan menjadi prasasti dalam hidup, maka buatlah prasasti yang baik biar hidup kita dikenang oleh orang banyak.(12/5/2024).

Penulis: Agung Bramantyo 

Ketu KPB: Komunitas Pemerhati Banyuwangi