Terabaikan, Penyakit AKALASIA Menggerogoti Tubuh Kurus Heni Kartika Sari

Banyuwanginews - Miris. Ungkapan 'Orang miskin dilarang sakit', sudah sejak dulu akrab di telinga kita. Hal itu ternyata ada benarnya. Warga dusun Curahpalung desa Kradenan kecamatan Purwoharjo, terbaring lemah di salah satu ruang inap RSUD Blambangan Banyuwangi tanpa daya. Kamis (14/7/22).

Prosedural birokrasi dan sistim administrasi menambah keprihatinan melihat kondisi Ibu Heni Kartika Sari yang terbaring lemah tak berdaya. Sistem birokrasi administrasi tidak berpihak kepada nasib dan nyawa manusia yang membutuhkan perhatian dan penanganan penyelamatan serta pengobatan sesegera mungkin. Alasan yang selalu kita dengar adalah karena berbenturan dengan sistem.

Alif HW Kadiv Tata Niaga LAN Banyuwangi menyampaikan, "Masih banyak orang miskin sakit tidak tertangani dengan maksimal. Ini ironis, ini jadi tamparan buat kita dan negara. Negara punya tanggung jawab melindungi, apalagi ada skema kesehatan yang sedang gencar-gencarnya untuk memberikan jaminan kesehatan pada masyarakat. Kalau ini terjadi ini kan namanya bentuk keingkaran," kata Alif.

Pernyataan dari Dinsos yang disampakan oleh Ibu Betty, bahwa pasien ini terdeteksi punya PBID DKI Jakarta.

"Diawal pengajuan SPM, kita koordinasi dengan Dinkes, disampaikan bahwa yang bersangkutan belum bisa dicover SPM krn sdh punya JKN KIS PBI. Selanjutnya didapatkan info terbaru bahwa PBID non aktif, sehingga SPM bisa dilanjutkan," jelas Ibu Betty.

Pembiayaan SPM memang tidak berlaku mundur, sehingga solusinya yang bersangkutan bisa minta keringanan pembiayaan ke RSUD atau minta bantuan baznas.

Melihat kenyataan dilapangan seperti itu, para relawan pegiat aksi kemanusiaan LAN-BSA-IHAVe At Taubah angkat bicara.

"Sangat memprihatinkan nasib orang miskin yang sakit, hanya karena sistem dan regulasi, nyawa manusia terabaikan. Surat permohonan pengajuan SPM tertanggal 06 Juli 2022 sudah disampaikan ke Pemdes Kradenan. Pihak Pemdes tidak bisa menerbitkan SPM dengan alasan terbentur dengan sistem, selanjutnya waktu terus berjalan (tgl. 7,8,9,10,11,12 juli) tanpa ada solusi & tindakan apa-apa. Sedangkan pasien harus tetap membutuhkan perawatan dan pelayanan. Artinya ada keterlambatan pengambilan sikap, keputusan dan kebijakan. Seperti solusi dan kebijakan yang sudah diambil, yaitu ketika Pemdes Kradenan baru bisa menerbitkan SPM per-tgl. 13/07. Seandainya keputusan tersebut diambil pada tanggal 8, 9  atau 10 Juli mungkin akan beda ceritanya," ungkap Boy salah satu relawan kemanusiaan Banyuwangi yang mendapingi pasien di RSUD Blambangan Banyuwangi.(team)