Ketua KPB: Masih Adakah Bupati yang Jujur Ikhlas dan Amanah

Sigapnews.co.id - Rentetan panjang Pejabat Publik (Bupati) yang terseret kasus hukum entah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hal ini membuat rakyat kita apatis dalam memberikan dukungan kepada calon Bupati yang mencalonkan diri. Hingga sebuah pertanyaan muncul.

Masih adakah calon Bupati yang Jujur, ikhlas dan amanah menjadi pemimpin rakyat ???

Melihat setiap calon harus membeli rekom per kursi Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), untuk biaya operasional tim sukses, alat peraga kampanye dan amplop untuk pemilih agar memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), kelihatannya sudah tidak ada lagi bupati yang jujur, ikhlas dan amanah.

Biaya politik yang tidak mengharuskan setiap Bupati terpilih untuk cerdas mengatur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta kebijakan politik yang bisa menghasilkan uang

Saat ini masyarakat sudah cerdas, kalau ingin dipilih harus ngasih sesuatu minimal untuk mengganti kerja sehari. Sikap seperti itu memang tidak bisa disalahkan, karena perilaku hidup hidonis, permainan anggaran dan korupsi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi seorang Bupati.

Maka rusaknya tatanan demokrasi karena perilaku elit politik dan pejabat pemerintah yang tidak menampilkan hidup yang sederhana.

Dengan kasat mata masyarakat melihat perilaku nepotis menjadi pemandangan yang sangat menarik, dimana para tim sukses, saudara kerabat dan sahabat mendapatkan tempat dalam jabatan strategis. Semua dilakukan karena cost politik yang sangat besar.

Jika seorang bupati menghabiskan dana Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) sampai Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) bagimana uang sebesar itu bisa kembali kalau gaji dan tunjangannya saja tidak menjamin untuk mengembalikan anggaran yang dikeluarkan nya.

Maka pertanyaannya masih adakah bupati yang jujur ikhlas dan amanah? Jawabnya jelas tidak ada. Yang ada, adalah Bupati yang Manfaati atau Tidak Manfaati.

Ada seorang Bupati di negeri Antah Brantah, dengan adanya tekanan untuk mengembalikan biaya pemilukada, membuat seorang Bupati harus berfikir tidak hanya keras bahkan sangat keras bagaimana memainkan APBD dan kewenangan yang mestinya sebuah amanah menjadi sebuah komoditas.

Seorang Bupati dalam mengelola pemerintahan lebih mengarah ke manajemen untung dari pada manajemen pemerintah yang bersih yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Bupati yang manfaati mengelola anggaran seolah - olah untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, tetapi tetap mengambil manfaat dari setiap kegiatan yang dilakukan melalui kepala dinas atau orang kepercayaannya. Bupati menganggarkan APBD untuk rakyat namun porsinya yang langsung menyentuh rakyat sangat kecil.

Dari itulah sebagian masyarakat berpendapat memilih bupati mana yang memberi manfaat langsung (saat pilihan ngasih amplop) dan saat jadi masih ingat untuk bangun jalan atau fasilitas umum yang dibutuhkan.

Bupati negeri antah Brantah berfikir ibarat berdagang harus untung, modal kembali masih ada sisa untuk saving ketika pensiun.

Penulis Opini: Agung Bramantyo 

Ketua:KPB 

Hanya sebuah cerita alur pemikiran antara ada dan tiada