Irfan Hidayat Ketua ISNU Rogojampi Banyuwangi Menyoroti Tingginya Kerentanan Korupsi di Program MBG

Nasional| Program Makan Bergizi Gratis (MBG)  bukan ajang bisnis atau mencari keuntungan, melainkan program sosial investasi jangka panjang untuk meningkatkan gizi anak Indonesia. menekankan penggunaan bahan baku penuh, dan mewajibkan pelibatan UMKM/warga lokal, bukan pabrik besar, untuk memproduksi

Irfan Hidayat Ketua ISNU Rogojampi Banyuwangi menyoroti tingginya kerentanan korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)  Kajian ini menunjukkan bahwa MBG bukan hanya berisiko gagal secara implementatif, tetapi juga membuka ruang bagi korupsi sistemik akibat lemahnya tata kelola, berkelindannya konflik kepentingan, serta praktik pengadaan barang dan jasa yang tidak akuntabel.

"MBG digadang-gadang sebagai program prioritas untuk menurunkan stunting dan memperkuat sumber daya manusia. Namun, dalam praktiknya tak sesuai dengan harapan," tegas Irfan (2/3/2026)

Hingga pertengahan 2025, MBG masih dijalankan hanya dengan petunjuk teknis internal. Tidak adanya Peraturan Presiden membuat pelaksanaan program tidak memiliki pijakan hukum yang cukup, serta mengaburkan mandat koordinasi lintas sektor.

Penunjukan mitra pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkesan dilakukan tanpa mekanisme verifikasi terbuka.

Lemahnya pengawasan membuka celah bagi praktik mark-up harga, dengan penggunaan bahan pangan berkualitas rendah atau tidak layak konsumsi. Salah satu preseden implementasi MBG adalah siswa keracunan makan siang. Belum lagi, terkait pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa.

Sungguh sangat ironis sekali program Unggulan pemerintah pusat yang bertujuan untuk mensejahterakan umat manusia di Bumi terkesan gagal," Jelas  Irfan Hidayat Ketua ISNU Rogojampi Banyuwangi.