Ketua Formasi H.Didik Soroti Proyek Pembangunan KDMP di Banyuwangi, Tak Ada Keterbukaan Publik

Banyuwangi|Ketua lembaga Forum Masyarajat Demokrasi Indonesia (Formasi) menyoroti pelaksanaan pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang saat ini tengah berlangsung di sejumlah desa di wilayah Banyuwangi Sorotan tersebut berkaitan dengan transparansi anggaran, sumber dana, serta pihak pelaksana proyek yang dinilai belum jelas.

H.Didik Ketua Formasi, mengatakan bahwa pembangunan KDMP merupakan program nasional, sehingga sudah seharusnya pelaksanaannya mengedepankan asas keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“Biasanya dalam setiap kegiatan proyek, apalagi ini merupakan program nasional dan program Presiden Prabowo, harus terpampang papan informasi di lokasi kegiatan,” Ucapnya

H.Didik mengungkapkan, pembangunan KDMP di Desa-desa wilayah Kabupaten Banyuwangi, hingga kini tidak disertai papan proyek atau banner informasi di lokasi pembangunan. Padahal, menurutnya, prinsip transparansi anggaran merupakan hal yang wajib diterapkan dalam setiap kegiatan pembangunan apalagi ini proyek nasional.

Ia menjelaskan, papan informasi proyek seharusnya memuat sejumlah keterangan penting, seperti nilai atau jumlah anggaran, sumber dana, pihak pelaksana atau kontraktor (CV), serta waktu pelaksanaan kegiatan

Proyek daerah saja yang menggunakan dana APBD pasti terpasang papan anggran. Masyarakat jadi tahu dari mana sumber anggarannya dan berapa nilainya. Itu sudah sangat transparan,” jelasnya (2/2/2026).

Tetapi sangat di sayangkan kondisi tersebut berbeda dengan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang tetap berjalan meskipun tanpa papan informasi proyek. Akibatnya, ketika masyarakat mempertanyakan anggaran maupun pelaksana kegiatan, tidak ada pihak yang dapat memberikan penjelasan secara pasti.

Coba kalau ada papan proyek yang dipasang, masyarakat tidak perlu bertanya-tanya. Semua jawabannya sudah jelas di papan tersebut,

“Darimana pun sumbernya, tetap harus ada papan informasi. Jangan sampai muncul anggapan proyek siluman hanya karena tidak ada keterbukaan,” tegasnya.

Ia berharap pihak pelaksana maupun instansi terkait dapat segera memberikan klarifikasi, sekaligus memasang papan informasi di setiap lokasi pembangunan KDMP, agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak menimbulkan kecurigaan.

Ia menegaskan seluruh program pemerintah pada dasarnya bertujuan baik. Namun, jika pelaksanaannya tidak tertib dan tidak taat aturan, hasilnya justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.

“Berikan contoh yang baik kepada masyarakat. Semua itu dibangun pakai uang rakyat, jangan rakyat atau yang di bawah justru dibutakan,” tandasnya.