LDKS PIJAR, Respon Perbaikan Pagar di Badan Pengelola Keuangan (BPKAD)

Banyuwangi News - Viral dan ramainya pemberitaan pengerjaan perbaikan pagar di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi diduga menyalahi aturan mendapatkan respon dari Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR).

Pasalnya, sesuai data di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Banyuwangi, pekerjaan tersebut masih tahap evaluasi penawaran. Namun faktanya, kegiatan rehabilitasi pagar kantor dinas ini dikerjakan sepekan sebelum Surat Perintah Kerja (SPK) terbit.

Wakil ketua II LDKS PIJAR Mahfud Wahib mengatakan, kejadian fatal seperti ini sangat memalukan dan menunjukkan bahwa sistem birokrasi pemerintah kabupaten Banyuwangi sangat bobrok. Jumat (1/4/22).

"Kami menengarai dan mencurigai bahwa kejadian seperti ini tidak hanya terjadi di BPKAD saja. Bisa-bisa semua instansi pemerintah di Banyuwangi juga melakukan hal yang sama seperti kejadian akhir-akhir ini, namun belum terbongkar dan terkuak kepemermukaan," ucap Mahfud.

Aktivis asal Wongsorejo ini menambahkan bahwa dugaan pengondisian dan fee-fee proyek pemerintah merupakan isu yang sudah bergulir lama di Bumi Blambangan. Akan tetapi misteri tersebut belum bisa terusut dengan tuntas.

"Kami sudah sering mendengar tentang hal itu, bahkan mulai jaman bupati Anas sampai sekarang digantikan istrinya Bupati Ipuk. Isu dan dugaan pengondisian maupun fee-fee proyek seperti permasalahan kompleks di sini, bahkan di Indonesia," urainya.

Sang teatrikal ulung ini menyampaikan bahwa seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kabupaten Banyuwangi memanggilkan kepala BPKAD untuk dimintai kejelasan tentang pemberitaan yang viral di media ini.

"Lembaga legislatif bisa langsung untuk memanggil yang bersangkutan, karena sebagai lembaga pengawas dan controling terhadap eksekutif. Jangan menunggu ada gejolak dari rakyat dengan melakukan demonstrasi, DPR baru bertindak," tandasnya.

"Kami juga menunggu respon dan tindakan dari Bu Ipuk Fiestiandani selaku kepala pemerintahan kabupaten Banyuwangi, apalagi kejadian seperti ini sangat bertentangan dengan take line Banyuwangi Rebound yang berpondasikan pelayanan publik Ekselen salah satunya," pungkasnya. (*)