Kepala BKPP Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh Kejari, Masyarakat Menunggu Ketegasan dari Bupati Ipuk

Banyuwanginews - Walaupun Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) sebagai tersangka kasus korupsi makan dan minumoleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi, namu Bupati Ipuk Fiestiandani belum melakukan sikap dan tindakan tegas.

Hal ini pun, mengundang perhatian serius dari Ketua Umum Lembaga Diskusi Kajian Sosial Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (LDKS PIJAR) Bondan Madani. Pasalnya sejak ditetapkan sebagai tersangka tanggal 28 Oktober 2022 orang nomor satu di Banyuwangi Ipuk tidak mengambil kebijakan terkait saudara NH yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KAJARI. Minggu, (13/11/22).

"Jika mengacu pada PP no: 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS pasal 280 (Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak PNS ditahan), saudara NH sah-sah saja untuk tidak dinonaktifkan atau di copot dari jabatannya meskipun sudah berstatus tersangka," kata Bondan.

Lebih lanjut Aktivis Asal Kecamatan Glagah ini menambahkan, jika Bupati Ipuk tidak menonaktifkan yang bersangkutan dari jabatannya, maka asumsi publik terhadap terhadap pemerintah kabupaten Banyuwangi pasti cenderung negatif.

"Seolah-olah Ipuk tidak peduli (acuh tak acuh) terhadap korupsi yang dilakukan oleh anak buahnya. Bahkan tak sedikit kalangan yang beranggapan jika Bupati sedang melindungi NH dengan sikap diam tanpa kata dan tidak melakukan apa-apa ketika kejaksaan sudah menetapkan kepala BKPP sebagai tersangka," seru Bondan.

Masih menurut Bondan, tertanggal 22 September kemarin Bupati Ipuk menerima penghargaan atas prestasi opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).

Namun hal itu seperti tidak ada artinya dengan adanya kasus korupsi MAMIN yang dilakukan oleh oknum kepala SKPD yang sudah berstatus tersangka, dan orang nomor satu di Banyuwangi tidak mengambil tindakan dengan menonaktifkan yang bersangkutan dari jabatannya.

"Hari ini kepemimpinannya (Ipuk) sedang diuji, mulai dari bencana yang silir berganti hingga kasus korupsi yang ada di kisaran PEMKAB Banyuwangi. Ketegasan dan Integritas beliau sedang ditunggu oleh publik, apalagi terkait kasus NH yang sedang ramai diperbincangkan dan menjadi headline pemberitaan media," pungkasnya.

"Sedangkan harapan kami dari LDKS PIJAR, agar Bupati Ipuk segera nonaktifkan NH dari jabatannya dan mendukung upaya KEJARI untuk menuntaskan kasus ini. Karena menurut logika kami, anggaran kecil seperti MAMIN saja dikorupsi, terus bagaimana dengan anggaran lain yang nilainya jauh lebih besar seperti proyek, pengadaan barang atau jasa dan studi banding maupun perjalanan dinas," imbuhnya.(jh)