Plt Kepala DPU CKPP Dr. Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, M.Si., Angkat Bicara soal Polemik BCM
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (DPU CKPP) Kabupaten Banyuwangi, Dr. Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, M.Si.,
Banyuwanginews|Polemik terkait keberlangsungan Banyuwangi Creative Market (BCM), yang selama ini rutin digelar setiap Minggu pagi di kawasan Car Free Day (CFD) Taman Blambangan, kembali mencuat ke permukaan. Wacana relokasi, bahkan penghapusan pasar kreatif ini dari jantung kota, menuai reaksi keras dari para pelaku UMKM dan masyarakat luas.
Sebagai ruang ekonomi alternatif, BCM tak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi telah menjelma menjadi etalase wirausaha rakyat. Ratusan pelaku UMKM, perajin lokal, seniman jalanan, hingga generasi muda kreatif menggantungkan harapan ekonominya pada keramaian yang tercipta setiap akhir pekan di ruang publik ini.
Menanggapi dinamika yang berkembang, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (DPU CKPP) Kabupaten Banyuwangi, Dr. Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, M.Si., menyatakan bahwa setiap warga berhak menyuarakan pendapat, selama disampaikan secara konstruktif dan proporsional.
“Berpendapat adalah hak konstitusional warga negara. Namun dalam isu publik seperti ini, sebaiknya disertai dengan kajian dan pandangan akademis yang kredibel,” ujar Suyanto, yang akrab disapa Yayan
Ia menambahkan, masyarakat Banyuwangi saat ini semakin cerdas dalam menyikapi informasi. Karena itu, opini yang beredar di ruang publik seharusnya tidak terjebak pada sentimen politik, melainkan diarahkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas.
“Mari kita percayakan penilaian kepada masyarakat. Mereka sudah mampu memilah mana opini yang tendensius, dan mana yang benar-benar berpihak pada kemaslahatan publik,” tuturnya.
BCM bukan semata soal ruang jualan, tapi menyangkut upaya menyeimbangkan estetika tata kota dengan keberlanjutan ekonomi rakyat kecil.
Pemerintah tentu memiliki kewajiban menjaga keteraturan dan keindahan ruang publik. Namun, dalam setiap kebijakan publik, juga melekat tanggung jawab moral untuk tidak meminggirkan kelompok rentan, serta menjamin keberlangsungan ekonomi dan martabat sosial warganya.
Editor :Titus Yohanes
