Pejabat Bangkalan Kena OTT KPK di Pulangkan, Ini Tanggapan Ormas BIDIK JATIM

Banyuwanginews | Bangkalan - Tidak ada sedikit pun rasa Takut, itu adalah kalimat yang tepat bagi para penjahat Berdasi, Maling sekaligus Perampok Uang Negara masih saja banyak bahkan semakin meraja lela.

Tikus tikus Negara yang mencuri uang negara dengan kedok jabatan,kedekatan dan status sosial mampu memporak porandakan tatanan hukum bahkan tatanan bernegara

Bagaimana tidak hukum terkoyak oleh tikus berdasi ketika masyarakat lemah yang maling, maka hukum itu akan tajam akan tetapi jika Maling nya berdasi maka hukum terkesan tumpul.

Jika Maling kelas bawah tertangkap maka tidak akan kita lihat sedikit pun senyum di wajah mereka berbanding terbalik jika maling uang negara yang tertangkap mereka masih bisa tersenyum di hadapan Kamera.  

Seperti yang terjadi di bangkalan hari ini,Beredar Berita bahwa ada Oknum ASN sedanh di Tangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Disinyalir Oknum ASN tersebut 
@;Kepala BKD Bangkalan 
@;Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan 
@;Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat Daerah Bangkalan. 

KPK sedang mendalami terkait  tindak pidana korupsi terkait  gratifikasi Assessment pengangkatan kepala dinas di lingkungan Bangkalan. 25 Juli 2022.

Amas Madina ( Mas Adi )Ketua DPD Ormas Bidik Jawa Timur menuturkan berdasarkan UU No 19 Tahun 2019 menjelaskan tidak terdapat ketentuan yang  mengatur KPK untuk melakukan OTT. Begitu juga dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Namun dalam KUHAP pasal 1 ayat 19 dijelaskan mengenai tertangkap tangan. 
Tertangkap tangan merupakan tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. 

Jika benar adanya desas-desus KPK OTT Oknum Pejabat Bangkalan terkait gratifikasi mengenai Asesment pengangkatan kepala dinas. Maka penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menindak tegas sesuai prosedur hukum yang berlaku saat ini,jika ada perlawanan dari oknum tersebut Tembak aja,biar kapok.

Sebab penyalahgunaan Wewenang Korupsi maupun gratifikasi merupakan persoalan merugikan negara dan manakala dibiarkan sama saja membiarkan para penghianat negara merajalela didalamnya.

Kami dari Ormas Bidik berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegas dalam penanganan penjaringan Tindak Pidana gratifikasi.

Kami yakin  KPK Merupakan Lembaga Hukum Independen yang dapat dipercaya oleh publik dan jangan dilepas pelakunya jika berunsur pidana.

Selaiin sebagai ketua Ormas BIDIK Jawa Timur, Saya selaku warga Bangkalan merasa malu ketika di kota ini terjadi banyak korupsi, saya sebagai aktifis yang tumbuh dari Bangkalan, memiliki hak untuk turut serta menjaga kedaulatan Bangkalan agar tetap kondusif dan aman dari Koruptor.

Info terbaru yang kami dapat bahwasan nya dari pemeriksaan tadi oleh KPK, mereka sudah di pulangkan.

Kami belom tau apa alasan KPK memulangkan mereka,sedangkan berita nya OTT ?

Masyarakat Bangkalan menunggu kabar perkembangan selanjutnya dari Pihak KPK.
 
Ormas BIDIK Jawa Timur akan ikut berjuang bersama aparat penegak hukum lain nya dalam memberantas tindak pidana korupsi,

Dengan Semboyan Kota Dzikir dan Sholawat Bangkalan harus bersih dari kotoran negara yaitu para KORUPTOR. BNP 017.(*)