LDKS PIJAR Sayangkan Sikap DPRD Banyuwangi Tak Berani Bersikap

BANYUWANGINEWS -  Lembaga Diskusi Kajian Sosial Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (LDKS PIJAR) menyayangkan sikap Anggota Legislatif Kabupaten Banyuwangi yang langsung merespon dan menindaklanjuti aspirasi dari demonstran ketika yang dibawa adalah tuntutan untuk untuk mengkritisi kebijakan pusat.

Namun ketika yang disampaikan peserta aksi berkenan dengan kebijakan daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkesan melempem.

Melalui ketua umumnya, Bondan Madani mengatakan pihaknya sudah lama melihat ketidakberanian legislatif Kabupaten Banyuwangi ambil sikap menentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meskipun sudah ada masyarakat yang melakukan penolakan.

Kejadian ini mulai dari zaman kepemimpinan bupati Abdullah Azwar Anas sampai sekarang digantikan oleh istrinya Ipuk Fiestiandani.

"Di zaman Anas, ketika Pemkab akan menyewakan pulau tabuhan kepada investor asing, masyarakat melakukan demo penolakan berkali-kali namun DPRD tidak melakukan tindak apa-apa kepada Eksekutif. Di zaman Ipuk, ketika icon kebanggaan masyarakat Banyuwangi yaitu Ijen dibagi dengan Kabupaten Bondowoso juga tidak ada tindakan tegas dari DPR kepada Bupati," Ucap Bondan.

Masih menurut Bondan, ketika para Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kecamatan Pesanggaran melayangkan tuntutan dengan mengajukan hearing perihal akses jalan yang rusak parah di wilayah sekitar tambang emas tumpang pitu juga masih mengambang dan tidak ditindaklanjuti oleh para wakil rakyat.

"Pertanyaannya, kenapa DPR tidak berani mengambil tindakan tegas kepada Bupati Banyuwangi? Padahal kesalahan orang nomor satu di Banyuwangi itu sangat fatal. Seperti membagi Ijen tanpa dikaji terlebih dahulu, tidak memprioritaskan pembangun di ring satu wilayah tambang emas yang membuat para Kades dan BPD se kecamatan Pesanggaran meminta saham Pemkab yang ada disana untuk dijual. Sedangkan hasil penjualan saham tersebut 50"% diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat disana," urainya.

Alumni muda HMI ini juga sependapat dengan usulan Kades ring satu untuk menjual semua saham Pemkab. Pasalnya memiliki saham disana tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar, dan menurut hemat Bondan ada tambang emas di sana juga tidak ada manfaatnya untuk masyarakat Banyuwangi secara menyeluruh.

"Harapan dan sikap kami jelas, meminta DPR untuk juga responsif dengan kebijakan pemerintah daerah yang mendapatkan penolakan oleh aktivis atau elemen masyarakat. Jangan hanya tanggap dan langsung menindaklanjuti ketika ada demonstrasi dari masyarakat untuk kebijakan pusat atau skala nasional saja," Pungkasnya.

"Dari kacamata kami Legislatif ini seringkali dikangkangi oleh PEMKAB, namun entah apa yang membuat mereka takut mengambil tindakan atau bahkan memberikan sanksi kepada Eksekutif. Apakah DPR punya nyali? Monggo untuk dipikirkan sendiri". Imbuhnya. (*)