Atas Desakan FRB  Dinas Pertanian Banyuwangi Angkat Bicara

BANYUWANGI News - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi angkat bicara dengan memberikan keterangan dan penegasan setelah ramai pemberitaan, pada link https://Banyuwangi News.co.id   terkait bangunan liar yang ada pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) diwilayah Kecamatan Licin Banyuwangi, pada Kamis (2/6/2022).

M.Khoiri, selaku Plt.Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, saat memberikan keterangan kepada pihak FRB di Kantornya tempat kerjanya membenarkan, jika terdapat sedikitnya 2 bangunan yang di atas LP2B di Dusun Rembang, Desa Banjar, Kecamatan Licin,

"Berdasarkan data dan sudah kita periksa lewat citra satelit, telah masuk dalam Lahan Sawah  Dilindungi (LSD) dan dalam rencana program LP2B. Kami tidak pernah mengeluarkan surat keterangan, alih fungsi dan sudah masuk rekomendasi keterangan kami,  bahwa lahan itu masuk dalam ketetapan LSD," jelasnya.

 M Khoiri juga menerangkan  perihal proses telah berdirinya bangunan tersebut, pihaknya tidak mengetahui, dan  sebelumnya telah melakukan sosialisasi.  

"Sosialisasinya sudah kita lakukan dengan melalui penyuluh pertanian yang kita punya di desa-desa, juga pemasangan plang-plang di sepanjang jalan lahan yang masuk program LP2B. Seandainya ada pihak yang masuk (untuk  persoalan tersebut),  jawaban kami sama, lahan tersebut menjadi bagian dari program LP2B, untuk kepentingan pertanian," terangnya.

Selain itu kata Khori, "Untuk langkah selanjutnya akan segera mengirim surat kepada Dinas terkait. ''Kita akan segera memberikan surat rekomendasi  keterangan (tanah LP2B/LSD) kepada Pihak Perijinan (DPMPTSP), tembusan pada Dinas PU.CKPP, aparat penegak hukum perda (Sat Pol.PP) serta pihak terkait yang  lainnya," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Pol.PP Banyuwangi, Wawan Yadmadi, setelah beberapa kali dihubungi, bungkam dan enggan memberikan keterangan terkait pelanggaran LP2B tersebut.

Dikesempatan berbeda, ketua FRB yang juga advokat,  Irfan Hidayat, SH., MH., menyayangkan sikap Satpol PP, yang dinilai lamban mengambil tindakan. 

Berkaitan dengan pelanggaran perda, seharusnya satpol PP Banyuwangi harus  berani dengan cepat dan tegas untuk mengambil tindakan, apalagi LP2B ini adalah program Nasional untuk kepentingan jangka panjang bangsa,  kami  juga menduga ada oknum  dinas terkait yang "bermain" dalam persoalan ini.

"Bila secepatnya  belum diambil tindakan, kita akan ambil langkah hukum, dengan menghadap Polresta Banyuwangi, agar dapat diselidiki dan di dalami dari sisi dugaan pelanggaran penggunaan fungsi ruang yang dilakukan pemilik bangunan,  tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dalam pasal 69, 70, dan 71 yang mengatur tentang sanksi pidananya," pungkas Irfan ketua FRB (jo)