Pesanan Atribut Kampanye Tidak Dibayar, Pengusaha Atribut Dirugikan, Ancam Datangi DPRD Banyuwangi 

Banyuwangi - Gelaran pemilihan umum yaitu pilkada 2024 ternyata memberi kesan buruk dari para produsen atribut kampanye. Alih-alih untung, banyak pengusaha kecil yang bangkrut lantaran ulah jahat oknum politis yang ogah membayar pesanan atribut kampanye yang dipesan dengan beribu alasan.

Hal ini menimpa salah satu pengusaha atribut di Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, pemilik usaha bernama Agung brader dia mengatakan kepada media. Dirinya merasa dirugikan adanya pemesanan atribut kampanye dari oknum politis salah satu partai di Banyuwangi.

"Kami para pengusaha sudah mengenali modus-modus para oknum politisi tersebut," ucapnya.

Menurut Agung ini adalah fenomena disaat jelang pemilu. Di satu sisi, para calon  bupati/kepala daerah dalam kampanye mereka mengklaim akan meningkatkan perekonomian lokal dan memberdayakan UMKM. Namun realitanya pengusaha kecil justru sering menjadi korban oleh oknum-oknum politisi tak bertanggung jawab.Yang kerap memesan atribut kampanye saat ditagih untuk pembayaran dia berkelit.

“Bagaimana mau mendukung pertumbuhan UMKM jika pembayaran kami saja diabaikan? Jika ditagih, beralasan masih sibuk kampanye. Kami ini usaha kecil, perputaran modal sangat penting. Jika tak ada ketegasan soal pembayaran, banyak usaha kecil yang akan gulung tikar," ucap Agung.

Pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu diharapkan lebih memperhatikan kondisi ini, memastikan bahwa kampanye politik tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang adil bagi pelaku usaha menengah kecil UMKM.

"Ya, saya akan menunggu niat baik onknum politisi tersebut dan saya tidak banyak bicara, kalau dalam waktu dekat ini tidak ada pembayaran. Saya juga selaku Ketua Komunitas Pemerhati Banyuwangi (KPB) akan bertindak sesuai lembaga bersama puluhan anggota KPB saya akan datangi Ketua Partai nya di Gedung DPRD Banyuwangi," tegas Agung (25/10/2024).