Lembaga LDKS Pijar Kecewa kepada DPRD Provinsi Jatim, Ini Penyebabnya

Banyuwangi News|Banyuwangi- Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (Pijar) menyayangkan tidak adanya respon dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menyikapi surat permohonan hearing yang telah diajukan lembaganya tertanggal 20 Januari 2022 berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PT BSI.

 Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Bondan Madani, Ketua Umum LDKS PIJAR saat mengadakan diskusi bersama anggotanya di sekretariatnya. Jumat, 28 Januari 2021.

Menurut Bondan, sudah seminggu pihaknya mengirimkan surat kepada DPRD Jawa Timur. Akan tetapi hingga saat ini tidak ada tanggapan atau balasan surat dari legislatif provinsi untuk kepastian kapan hearing tersebut terlaksana.

"Padahal kami mengantarkan surat tersebut secara langsung ke sana, dan tembusan-tembusan juga kami antarkan sendiri. Tanda bukti bahwa surat itu diantarkan juga ada, namun sampai saat ini tidak ada kabar dari DPRD Jatim". Ucap Bondan.

Masih kata Bondan, pasalnya hingga saat ini pihaknya menunggu kejelasan dan kepastian dari surat permohonan hearing yang diajukan oleh lembaganya. Oleh karena itu dirinya berharap agar DPRD JATIM harus responsif dan koperatif menyikapi aduhan atau keluhan dari rakyat.

"Yang kami khawatirkan adanya intervensi dari korporasi yang ada dibalik PT BSI, baik itu dari penguasa maupun dari pengusaha kepada DPRD Provinsi Jawa Timur. Karena ketika berbicara tambang emas, pasti banyak elit dan cikungunya yang berkecimpung disana". Tegasnya.

"Maka besok kami akan berkirim surat lagi kepada DPRD Provinsi Jawa Timur,  namun kali ini kami tidak mengantarkan secara langsung melainkan mengirimkan lewat jasa ekspedisi dan email".  Ujarnya.
Alumni muda HMI ini mengancam akan berangkat ke kantor DPRD provinsi bersama warga desa Sumberagung jika seminggu kemudian tidak ada respon atau balasan dari pihak yang bersangkutan.

"Jika memang tak digubris lagi surat permohonan hearing kedua kami, maka kami bersama ribuan warga tolak tambang akan berangkat ke Surabaya untuk bersama-sama demo didepan kantor DPRD. Mungkin bisa membuat tenda didepan sana agar DPRD provinsi memenuhi maupun menjadwalkan pengajuan hearing kami." Pungkasnya.(*)