Pelanggan Program MBR Menangis, Ketua FRB dan Sekretaris PECARI Meminta BPK Untuk Mengaudit PUDAM

Banyuwangi | Banyuwanginews - Progam Hibah Air Minum yang di canangkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat meninggalkan banyak permasalahan di kehidupan Masyarakat Banyywangi (khususnya bagi pelanggan PUDAM) salah satunya adalah dengan tidak disertai kemampuan membayar rekening air. Yang dirasakan masih terlalu tinggi, tarif minim rek. Air PUDAM ter rendah aja sebesar 31..140.Rupiah dari 0 -10 M3. 

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah tarif sebesar itu sangat banyak nilainya. Padahal progam MBR ini diperuntukkan Masyarakat yang berpenghasilan rendah, sudah selayaknya Pemerintah Daerah Banyuwangi, turut memecahkan masalah ini agar progam ini tidak muspro dan meninggal persepsi (kesan) yang kurang baik dimasyarakat. 

Semenjak tahun 2020-2022 pelanggan yang menunggak rekening, Air PUDAM Banyuwangi semakin lama semakin bertambah jumlahnya baik pelanggan yang reguler (pelanggan biasa) maupun pelanggan MBR (pelanggan yang berpenghasilan rendah) naik 2 x lipat dari jumlah sebelum nya.Kalau di PUDAM cabang Rogojampi, sekitaran 500-900 pelanggan yang menunggak rekening air nya perbulannya, ini juga dirasakan dicabang- PUDAM lainnya.

Seperti yang dialami oleh pelanggan MBR, ugeng Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi beliau merasa kecewa dengan program MBR.

"Tagihan untuk rekening air saya menunggak lima bulan, terus saya mau bayar tiga bulan dulu tetapi tidak boleh harus melunasi tunggakan tersebut, saya rasa progaram ini bukan program MBR kalau akhirnya sama saja bikin pelanggan menangis seandainya saya gak bisa melunasi pasti saluran air saya diputus oleh PUDAM," ucapnya.

Kemudian, Nur Kh juga selaku kepala keluarga bertempat tinggal di Dusun Rogojampi Utara juga turut merasakan beratnya Tarif rek air perbulannya hingga, Nur Kholis selalu menunggak untuk pembayaran  belum lagi denda keterlambatan membayar rekening airnya.

"Harapannya agar pemerintah daerah banyuwangi, bisa memberikan solusi jalan keluar nya dengan diturunkannya tarif rek air namanya aja pemasang air untuk yang berpenghasilan rendah," ujarnya.

Hal ini juga yang dirasakan syaiful azis warga Rogojampi krajan yang sehari-hari pekerjaan nya buruh angkut juga berpendapat yang sama.

Ditempat yang berbeda Irfan Hidayat SH.MH, Ketua FRB, sekaligus Praktisi Hukum  ini angkat bicara. Dengan menyikapi keluhan warga sekitar Kecamatan Rogojampi, terkait dengan Program Hibah Air Minum yang diprioritaskan bagi MBR terkesan justru malah membebani masyarakat yang berpenghasilan rendah.

"Memang benar untuk pendaftaran baru Air Minum ini hanya membayar dengan nominal 100Rb tetapi yang menjadi kejanggalannya adalah, kenapa tagihan  perbulanya untuk masyarakat yang ikut program Hibah Air Minum  itu sama seperti tagihan yang reguler jadi secara tidak langsung sudah mencekik masyarakat yang ikut program tersebut," ucapnya, pada Senin (29/8/2022).

Ditempat yang sama permasalahan ini membuat aktivis Banyuwangi Ricky Sulivan juga angkat bicara. Menurutnya Program Hibah Air Minum Pedesaan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sudah bagus, tetapi dalam pelaksanaannya oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) terkesan dipermainkan.

Pasalnya untuk pemasangan baru untuk MBR itu dikenakan biaya Seratus Ribu Rupiah, bahkan ada yang dikenakan biaya Dua Ratus Lima Puluh Ribu, lalu untuk skema tarif MBR sama dengan Reguler, ini berarti PUDAM tidak melaksanakan program dari Kementrian.

"Tidak ada alasan PUDAM tidak melaksanakan program dari pusat. Ini jelas program untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa menikmati air bersih. Tetapi dalam pelaksanaannya masih memberatkan masyarakat. Jadi patut diduga ada permainan di dalam PUDAM Banyuwangi," ujarnya 

Dalam waktu dekat ini Ricky yang juga selaku Sekretaris Lembaga Pencerahan Anak Negeri (PECARI) akan meminta BPK untuk mengaudit PUDAM Banyuwangi terkait permasalahan ini.(johan)