FRB Angkat Bicara Soal Kekerasan Seksual di Salah Satu Pondok Pesantren di kecamatan Singojuruh 

Banyuwangi News - Adanya kasus tindakan kekerasan seksual yang menimpa anak di lingkungan pendidikan di wilayah Kabupaten Banyuwangi sangat menyedihkan terkait, kasus pencabulan dan pemerkosaan yang menimpa beberapa santri pada salah satu  pondok pesantren di Kecamatan Singojuruh,diduga dilakukan oleh FZ(53) selaku pemilik sekaligus pembina dalam struktural Pondok Pesantren tersebut,  membuat Forum Rogojampi Bersatu (FRB) bersuara.

Pihak FRB mengatakan selain dukungan kepada pihak kepolisian dari berbagai komponen masyarakat agar kasus tersebut diselesaikan dengan tuntas dan bijak,  sesungguhnya ada  instrumen hukum yang tidak bisa di abaikan, yakni tindakan pencegahan yang mestinya dilakukan oleh semua satuan pendidikan, dengan menginplementasikan Permendikbud No.82 tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penangulangan Tindak Kekerasan
di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Sesaat, setelah acara penanda-tanganan petisi "stop kekerasan seksual pada anak dibawah umur di Banyuwangi'", yang di gagas oleh ormas Laskar Merah Putih (LMP) Banyuwangi, dan juga ditanda tangani oleh Kapolresta, unsur TNI dan dinas terkait, Irfan Hidayat, SH.MH., selaku ketua FRB yang juga dosen di Untag Banyuwangi mengatakan kepada awak media  Rabu (29/6/2022), bahwa yang perlu dilakukan adalah implementasi Permendikbud No.82 tahun 2015, tentang penanggulangan kekerasan di sekolah.

"Yang tidak boleh diabaikan adalah tugas dari satuan pendidikan untuk melakukan tindakan pencegahan, sebagai salah satu instrumen hukum sesuai diatur dalam Permendikbud No.82/2015," terangnya.

Masih menurut Irfan, Kepolisian selaku aparat penegak hukum tentunya  bertugas sesuai kewenangannya, artinya bila ada korban dan laporan, maka dalam hal ini tindakan pencegahan adalah tugas dari tiap sekolah.

Dalam Permendikbud itu telah mengcover semua satuan pendidikan, baik yang dibawah naungan Dispendik maupun Kemenag, kongkritnya setiap sekolah wajib punya Standar Operasional Prosedur (SOP), membentuk tim pencegahan kekerasan di sekolah. Soal pembentukan  tim pencegahan di sekolah, bisa berkoordinasi dengan Dispendik, Kemenag dan Dinas sosial. 

"Misalnya siswi dipanggil guru, maka tidak diperbolehkan sendiri, harus didampingi saksi dari tim, apalagi Permendikbud  itu juga telah masuk dalam rekomendasi regulasi yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), maka ini perlu segera di tindak lanjuti serius," pungkas Irfan.

Dikesempatan berbeda, Plt.Kepala Kesbangpol Banyuwangi, M. Lutfi, kepada awak media mengatakan, tentang persoalan kekerasan seksual yang menimpa anak usia sekolah, pihaknya akan melakukan gerakan secepatnya.

"Kita akan lakukan gerakan segera, terhadap pelaksanaan Permendikbud No.82/2015, akan lakukan koordinasi dengan diknas," singkatnya.

Tidak cukup itu, FRB berencana akan bersurat kepada dinas pendidikan dan lembaga terkait, untuk mengkonfirmasi implementasi  Permendikbud itu.

Secara singkat, Permendikbud  No.82 Tahun 2015, Bab III Pasal 6, tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan antara lain meliputi, Pelecehan, baik fisik, psikis atau daring, Perundungan, penganiayaan, Perkelahian, baik adu kata-kata atau adu tenaga, perpeloncoan, pemerasan, pencabulan, pemerkosaan, tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA).

Pada Bab IV pasal 8, satuan pendidikan harus melakukan tindakan pencegahan kekerasan dengan:
- Menciptakan membangun dan mewujudkan lingkungan yang bebas dari tindak kekerasan.
- Wajib melaporkan kepada orangtua/wali jika menemukan dugaan tindak kekerasan.
- Wajib menyusun, menerapkan dan melakukan sosialisasi Prosedur Operasi Standar (POS) terkait tindak kekerasan.
- Menjalin kerjasama dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan
- Wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah terdiri dari: Kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa, perwakilan orangtua. (Jo)