RKUHP Untuk Kepentingan Bangsa Atau Oligarki Penguasa

BanyuwangiNews - "Kita seolah-olah merayakan demokrasi, tetapi memotong lidah orang-orang yang berani menyatakan pendapat mereka yang merugikan pemerintah" - Soe Hok Gie.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi hal yang sangat urgent untuk dilakukan sebuah perbaikan. Melihat bagaimana produk hukum pidana yang masih belum maksimal dalam pengaturan maupun penegakannya, maka harus dilakukan banyak perbaikan.

Kemarin, tepatnya hari Rabu, (6/7/22), Pemerintah menyerahkan draf RKUHP kepada Komisi III DPR RI. Dalam draf final yang diserahkan pemerintah, Bberikut ini pasal-pasal yang perlu untuk disoroti dan dikritisi:

Pasal 218 RKUHP
Pasal ini mengenai kritik kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pasal ini sangat rawan untuk disalahtafsirkan oleh aparat penegak hukum guna membungkam kritik terhadap penguasa. Bahkan sampai tahun 2021 ini, sebelum RKUHP disahkan, telah banyak pihak-pihak yang terkena kasus penghinaan kepada penguasa, padahal yang mereka kritisi adalah terkait dengan kebijakan serta kinerja aparat negara, seperti masalah Reforma Agraria dan Omnibus Law Cipta Kerja.

Bunyi Pasal 218 ayat (1) RKUHP:
“Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

Pasal 219 RKUHP
"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV".

Pasal 240 RKUHP
Dalam pasal ini menyatakan bahwa seseorang bisa diancam pidana penjara 3 tahun jika menghina pemerintah di media sosial. Pasal ini dapat berpotensi mengkriminalisasi siapapun yang melayangkan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah seolah antrikritik dan kembali membangunkan masa orba.

Berikut bunyi pasal 240 RKUHP:
"Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Pasal 241 RKUHP
Ancaman hukuman 3 tahun penjara yang disebutkan dalam pasal 240 RKUHP akan dinaikkan menjadi 4 tahun, jika penghinaan yang dimaksud dilakukan di media sosial, sebagaimana bunyi draft pasal 241 RKUHP berikut ini:

"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."

Pasal 273 RKUHP
Dalam pasal ini mengatur mengenai demonstasi yang akan dilakukan. Dengan adanya pasal ini juga akan menyulitkan kepada para mahasiswa maupun masyarkat yang akan melakukan aksi demonstrasi. Padahal unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang-undang.

Berikut bunyi pasal 273 RKUHP:
“Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Menurut hemat kami, dengan adanya RKUHP ini telah mewujudkan suatu kepastian hukum. Khususnya kepastian bagi para penguasa agar dapat berkuasa tanpa adanya suara-suara kritis yang bisa mengusik bahkan mengancam kursi jabatannya.

Sebab jika berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pihak-pihak yang menggelar demonstrasi tanpa izin cukup dikenakan dengan tindakan administrasi yaitu pembubaran.

Oleh karena itu, hal ini dirasa sangat memberatkan atau mungkin membahayakan para aktivis. Karena terkadang, demonstrasi dilakukan secara spontan sebagai bentuk aksi kekecewaan kepada kinerja pemerintah maupun kebijakan pemerintah baik ditataran pusat, provinsi dan daerah.

Lantas mau dibawa kemana bangsa ini, jika membatasi rakyat untuk bersuara. Bukankah ini mengarah kepada pemerintah yang antikritik bahkan terkesan otoriter.

Berdasarkan hal itu, sangatlah wajar jika rekan-rekan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi di berbagai daerah melakukan demonstrasi demi mendesak agar draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibuka ke publik.

Harapan si penulis semoga pemerintah dan DPR-RI mendengar aspirasi rakyat, karena dalam sistem negara demokrasi rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi.

Seperti sebuah kutipan dari Wiji Thukul: "Bila rakyat tidak berani mengeluh itu artinya sudah gawat, dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah kebenaran pasti terancam".

Penulis: Bondan Madani (Alumni Muda HMI) Ketua Umum Lembaga Diskusi Kajian Sosial Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (LDKS PIJAR).