Fee Proyek Menjadi Ladang Basah, Memunculkan Lingkaran Setan Birokrasi

Penulis Opini: Agung Ketua KPB, Pada Selasa (18/6/2024)

Sigapnews.co.id - Sangat miris melihat permasalahan kejadian fee proyek yang terus membudaya. Fee proyek menjadi ladang basah untuk mereka yang masih buta akan kekuasaan dan harta. Permasalahan fee proyek seperti ini bisa jadi timbul akibat kurangnya transparansi ke publik sehingga adanya biaya-biaya yang masuk ke dinas maupun pemerintahan tidak bisa diaudit, atau dikaji oleh masyarakat dan menimbulkan budaya fee di lingkungan pemerintah.

Hala ini pun bisa terjadi,ketika pemenang lelang proyek belum diumumkan misalnya, paket proyek sudah diberikan kepada kontraktor yang telah memberi fee kepada kepala daerah atau dinas terkait

Alhasil, kontraktor pun tidak mau dirugikan akibat biaya fee yang tinggi sehingga mengurangi ongkos dengan membeli bahan-bahan murah untuk membangun proyek pekerjaan dan berujung hasil proyek yang kurang memuaskan, bisa di bilang asal jadi.

Fee proyek untuk pimpinan kepala daerah merupakan sebuah praktik yang mungkin sudah membudaya baik melalui permintaan fee dengan cara halus maupun ada unsur pemaksaan.

Salah satu contoh saja seperti rumah yang kokoh, rumah tersebut ‘diambil’ pintunya oleh kepala daerah, jendelanya oleh DPRD serta Dinas terkait, dan atapnya di ambil oleh kontraktor yang tidak mau merugi akibat patokan harga yang tinggi tadi. Maka dari itu, rumah yang tadinya kokoh menjadi rumah yang buruk dan mudah rapuh.

Berbagai cara yang dilakukan oleh kepala daerah dengan sistem birokrasinya seperti laporan fiktif, kegiatan/proyek fiktif, pungutan liar, penyunatan/pemotongan dana anggaran ganda. Ada pula modus yang sering terjadi, seperti mark-up, penyalahgunaan anggaran, penggelapan, suap, dan gratifikasi.

Keterbukaan informasi yang  tergolong disembunyikan menyebabkan tidak adanya kontrol oleh masyarakat sehingga para pejabat cenderung dengan leluasanya memainkan jual beli proyek lelang kepada kalangan kontraktor.

Hal ini akibat lemahnya moral dan integritas ditambah pengawasan internal birokrasi yang masih tunduk/takut kepada kepala daerah bisa jadi memunculkan lingkaran setan birokrasi