Aktifitas Penambangan di Malam Hari Membuat Praktisi Hukum Irfan Hidayat SH, MH Angkat Bicara

Banyuwanginews - Maraknya praktik tambang ilegal khususnya yang berada di lahan produktif di Banyuwangi tentu sangat meresahkan. Dampak akibat tambang ilegal itu tentunya sangat merusak kelestarian alam.

Seperti halnya di Desa cantuk kecamatan singojuruh  tambang tersebut diduga ilegal alias tidak mengantongi ijin tetapi dengan aman tambang tersebut beroprasi dimalam hari, warga sekitarpun merasa bising dan merasa terganggu adanya penambangan malam hari, rasa kecewapun menyelimuti warga sekitar.

"Saya selaku warga disni benar kecewa mas dan sangat mengganggu istirhat kami, juga tidak adanya ketegasan dari pihak terkait  tentang adanya penambangan dimalam hari, tetapi kami tidak bisa berbuat apa karena kami hanya masyarakat kecil, sedangkan meraka berduit," ungkap warga sekitar.

Saat awak media menemui Ketua Forum Rogojampi Bersatu dan juga Praktisi Hukum, Irfan Hidayat SH, MH, dikantor nya Pada Jum'at (19/8/2022), dia mengatakan, adanya beberapa tambang galian C, yang diduga ilegal beroperasi tidak mengenal waktu pada malam hari, harus ditindak tegas.

Masih kata Irfan, saya meminta  kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan pengecekan terkait legalitas operasional penambangan, jika terbukti tidak berijin aparat harus mengambil tindakan tegas untuk menutup tambang, ditambah lagi sudah banyak keluhan masyarakat karena gangguan yang ditimbulkan.

Apalagi dampak gangguan sangat dirasakan terutama bagi masyarakat yang rumahnya atau tempat usaha dagangnya berada di sepanjang jalur lewatan dumtruk, serta banyak material pasir atau tanah berguguran dijalan yang juga berbahaya bagi pengguna jalan lainnya, juga sudah jelas peraturan pemerintah.

Untuk itu pemerintah pun membuat regulasi agar dampak buruk dari proses penambangan itu bisa diminimalkan, bahkan dihindari.Yang terbaru, regulasi tersebut tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dalam UU tersebut diatur, untuk dapat melakukan penambangan pasir dan batu, setiap orang atau badan wajib mengantongi izin dari pemerintah pusat.

Yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP). IUP yang dimaksud terdiri atas dua tahap, yang pertama adalah IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

Sedangkan yang kedua adalah IUP Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.(johan)