Proyek Irigasi di Desa Gladag Terkesan Asal-asalan

Banyuwanginews - Pembangunan jaringan Irigasi yang berlokasi di Desa Galadag Kecamatan Rogojampi,Kabupaten Banyuwangi, dilokasi  tidak memasang papan nama kegiatan di duga sengaja di lakukan oleh oknum kontraktor untuk mengelabui masyarakat.

Salah satu masyarakat sekitar desa Gladag ini yang tidak tau namanya, sebut saja pak tua, mengatakan pembangunan irigasi Ini terkesan menutupi dari pengawasan masyarakat dan pihak kontrol sosial Lainnnya.

"Meski terlihat simpel namun sangat berpengaruh Pada struktur bangunan, itu jelas terlihat dari segi bangunan yang terlihat  bengkok tidak sesuai garis benangnya mas," tuturnya.

Dan dilokasi yang sama Ugeng Supriyadi SH, selaku kontrol sosial  membenarkan kalau kegiatan irigasi ini tidak ada papan nama kegiatan dan terkesan nenyembunyikan Pekerjaannya dari pengawasan masyarakat.

Meskipun aturan mewajibkan Pelaksana kegiatan untuk memasang papan nama tetapi realita tidak dipasang.

"Saya menduga adanya kejanggalan yang telah terjadi dan, adanya “Kongkalikong” antara kontraktor dan kosultan pengawas lapangan, seolah bekerjasama menilap uang rakyat," paparnya.

Masih kata ugeng, dan juga pengawas jarang turun kelapangan kalau hal ini benar terjadi, mutu dan kualitas proyek di Desa Galadag,Kecamatan Rogojampi, ini perlu dipertanyakan.

“Sementara kontraktor memperoleh keuntungan yang berlipat tetapi ketahanan pembangunan tidak akan bertahan lama,” tegasnya.

Ia Juga menyesalkan kepada pihak yang tidak terbuka kepada masyarakat tentang pembangunan irigasi itu, sehingga pengerjaan proyek tersebut dapat diduga dibangun asal Jadi, untuk meraih keuntungan pihak-pihak terkait

Disamping itu pengerjaan proyek pembangunan irigasi tersebut sudah sangat menyalahi UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang Pemasangan papan plang proyek wajib dan keppres nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa cetusnya.

Ugeng, menambahkan bahwa ini juga bertentangan dengan Perpres No 54/2010 dan Perpres No 70/2012 tentang pengadaan barang dan jasa yang mewajibkan tiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara harus memasang papan nama proyek," terangnya Selasa (16/8/2022). (johan)