Raibnya Plang Pemberhentian Bangunan di LP2B, Satpol PP dan PPNS Diduga Tidak Bisa Ambil Sikap

Banyuwanginews| - Persoalan raibnya dua plang pemberhentian bangunan/gedung diatas tanah dalam program LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), letaknya berjejer/bersebelahan  berlokasi di Dusun Banjar Kecamatan Licin, yang sebelumnya dipasang oleh Satpol PP. Banyuwangi, telah ditindak lanjuti oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dengan memberikan  SP(Surat Peringatan) kepada kedua orang pemilik bangunan.

Agus Wahyudi, selaku petugas PPNS mengatakan kepada awak media, Selasa pagi (16/8/2022), terkait masalah itu, pihaknya telah bertindak dengan berpedoman kepada apa yang terlebih dahulu  dilakukan oleh pimpinan Satpol.PP. 

Permintaan konfirmasi kepada pemilik bangunan,  perwakilan pemilik sudah datang malaporkan memasang kembali plang dari satpol.PP.

"Sudah ada respon dari satu pemilik, perwakilan datang ke sini dan bilang sudah memasang plang, perijinannya sudah ngurusi sampai ke PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), kan ada tahapannya jadi kita tunggu dulu," terang Agus.

Lanjut Agus, setelah ada informasi plang sudah dipasang lagi, pihaknya akan segera ke lokasi dan mengecek kebenarannya, sekaligus memberikan SP.

"Setelah ada info, kita tidak percaya begitu saja, kita akan cek lokasi dan memberikan surat berupa teguran kepada kedua pemilik bangunan berinisial SP dan EL. Isi dari suratnya adalah pemberitahuan,  klarifikasi perijinan dan hilangnya plang," tandasnya.  

Dikesempatan berbeda, ketua FRB (Forum Rogojampi Bersatu) yang juga praktisi hukum, Irfan Hidayat, SH.,MH., mengatakan, bahwa persoalan LP2B sebenarnya telah dilakukan Raperda hingga beberapa kali,  namun belum ditetapkan  perdanya, maka dalam jeda ini penegak perda. yakni satpol PP maupun PPNS mestinya bertindak cepat, tegas dan maksimal dalam  upaya pencegahan dan menindak lanjuti jika ada  pelanggaran.

"Jangan berdalih karena investasi dan upaya peningkatan ekonomi lokal malah justru merugikan yang lain. Bila ada pembiaran dan terlanjur berdiri bangunan yang melanggar, maka akan timbul persoalan hukum," jelasnya.

Sikap pembiaran itu, lanjut Irfan justru malah menjadi polemik yang dapat menjadi preseden buruk.

"Karena hukum terkesan di mainkan oleh para oknum petugas, selanjutnya FRB akan kawal terus pada pihak-pihak yang kita duga berani bermain-main pada aturan, sampai persoalan ini tuntas," pungkasnya. (Johan)